Keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Budaya Nomor 0190/P/1994 tanggal 1 Agustus 1994 untuk membuat Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) menimbulkan perselisihan antara Komunitas Tuli, yaitu termasuk Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), dengan tim perumus Kamus SIBI. Dewan Pengurus Pusat Gerkatin mengangkat isu ini untuk didiskusikan bersama di Kongres Nasional keenam Gerkatin di Bali pada tahun 2002. Berdasarkan hasil keputusan dari Kongres Nasional tersebut, nama Bahasa Isyarat Indonesia ditetapkan secara resmi dan kemudian disingkat menjadi Bisindo dengan tujuan mempertahankan bahasa isyarat alamiah.
 

Kemudian untuk memperkuat status bahasa isyarat sebagai bahasa, Gerkatin mulai bekerjasama dengan The Center for Sign Linguistics and Deaf Studies The Chinese University of Hong Kong dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Para perwakilan Tuli di setiap daerah di seluruh Indonesia juga meminta agar segera mendirikan wadah pengembangan dan penelitian bahasa isyarat di Kongres Nasional Gerkatin di Makassar pada tahun 2006.

Pada akhirnya, Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) didirikan di bawah naungan Dewan Pengurus Pusat Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Pada tanggal 28 Februari 2009.

Pada perkembangannya Pusbisindo resmi berdiri menjadi Yayasan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham dengan nomor AHU-0002703.AH.01.04.Tahun 2024 pada tanggal 16 Februari 2024.